zoom meeting Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 terkait pemantapan dan konsulidasi penyelenggaraan pengawasan daerah

Jajaran Pemkab Tabanan Ikuti Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023

Tabanan PR – Sekda I Gede Susila bersama jajaran Forkopimda, Inspektur dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, mengikuti kegiatan , Rabu, (25/1).

Zoom meeting Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Kegiatan turut dihadiri Irjen Kemendagri RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, beserta jajaran terkait dan juga turut dihadiri oleh para Inspektur di seluruh Indonesia secara langsung maupun daring.

Rakor ini sekaligus juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dari Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Kerjasama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan. Serta Rakor ini juga merupakan tindak lanjut hasil Rapat Forkopimda dengan Presiden RI.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Menteri Tito menyampaikan terimakasih atas kehadiran seluruh undangan, khususnya para Inspektur Daerah. Menteri tito juga menyinggung, bahwa, Rakor ini sangat penting dilaksanakan untuk menjaga konsulidasi penyelenggaraan pengawasan daerah.

“Harapan yang paling utama saya kira adalah masalah pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga ditengah situasi global yang tidak menentu. Kita termasuk bagus, sistem perekonomian kita 5,7 persen dan itu adalah suatu hal yang luar biasa ditengah ketidakpastian global,” ungkap Tito.

Disamping itu, tingkat Inflasi juga dikatakan Tito masih terjaga diangka 5,5 persen yang artinya kenaikan barang dan jasa masih minor dan masih minim tidak berdampak luas kepada masyarakat. Hal ini dikatakannya patut disyukuri karena ada banyak negara yang mengalami Inflasi yang sangat besar yang menyebabkan politik dan keamanan negara terganggu.

Untuk itu, Menteri Tito menegaskan kepada seluruh jajaran dan undangan yang hadir agar betul-betul mampu mengelola APBN dan APBD serta PAD di masing-masing daerah agar betul-betul diproyeksikan pada kegiatan yang efektif dan efisien. Dimana belanja pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, sehingga harus tepat sasaran untuk pertumbuhan daerah masing-masing.