TABANAN-Selasa (19/5/2020) melalui aplikasi zoom it dilaksanakan Sosialisasi Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Gelombang 5 yang diikuti oleh calon peserta diklat Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dari APIP pada Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Sosialisasi dipimpin oleh Bapak Rofie Haryanto yang didampingi oleh Ibu Mita Koto dari Kasatgas Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Sosialisasi berfokus pada Tupoksi Penyuluh Antikorupsi oleh APIP. Dalam

TABANAN-Senin, 19 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Tabanan dilaksanakan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Bidang Pengawasan Akuntabilitas pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tabanan. Hadir pada kesempatan tersebut, Inspektur Kabupaten Tabanan, I Gede Urip Gunawan didampingi Irban Wilayah I, Irban Wilayah III dan Tim Reviu/Pendampingan Percepatan Penanganan Covid-19, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan, I GA Sumarpatni, SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan

TABANAN– Sabtu (16/5/2020), Inspektorat Kabupaten Tabanan bersama OPD Fungsional pengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) melakukan diskusi dan konsultasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara online melalui aplikasi zoom meeting. Inspektur Kabupaten Tabanan, I Gede Urip Gunawan memimpin langsung acara dimaksud, yang diikuti oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur BRSU Tabanan, Bagian PBJ Setda Kabupaten Tabanan masing-masing bersama tim

TABANAN-Pada Tahun 2019 Pemerintah mencanangkan Kapabilitas APIP berada pada level 3. Dengan Kapabilitas Level 3, APIP diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities), mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities) dan  mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi